..::Theater of Mind::..

Sebenarnya tidak ingin ikut-ikutan ribut-ribut skandal video mesum, akan tetapi nampaknya ada hal yang dibelokkan entah oleh siapa, sehingga apa yang mereka lakukan itu seolah-olah bukan suatu kesalahan melainkan suatu tindakan yang membuat para pelaku tersebut berada dalam posisi sebagai pihak yang menjadi korban atau pihak yang didzalimi.

Media memang memiliki sihir yang luar biasa, apalagi apabila setiap waktu dan setiap saat selalu dikonsumsi oleh para audiens yang hanya berbekal informasi sepotong-sepotong saja atau bahkan sama sekali tidak tahu menahu apa permasalahan yang terjadi.

Sehingga dampaknya, sebuah kejadian yang sebenarnya pada awalnya sudah jelas benar-tidaknya dan juga sudah jelas siapa yang bersalah dapat dipoles sedemikian rupa sehingga orang yang seharusnya bersalah menjadi orang yang seolah-olah didzolimi. Orang yang sudah jelas-jelas tidak memiliki moral dan tingkah laku terpuji, direkayasa sebaik mungkin sehingga menjadi orang yang amat santun dan sehingga kelakuan yang telah diperbuat sebelumnya itu terjadi hanyalah karena yang bersangkutan diperdaya, diperas, dijebak, dan dijadikan korban sebuah permainan politik. Sehingga efek lebih jauhnya adalah, keputusan yang bersangkutan untuk mundur dianggap sebagai suatu tindakan yang ksatria dan mulia.

Saya tidak berniat menambah “pedih” penderitaan yang bersangkutan, akan tetapi sejauh yang saya tahu perbuatan yang telah dilakukan kedua tokoh tersebut tidak dapat dibenarkan dari sudut manapun sampai-sampai bisa memunculkan pembelaan dan tuduhan bahwa apa yang sedang terjadi itu adalah bentuk kedzoliman terhadap yang bersangkutan.

Mau ngeyel?

Ok, kita lihat contoh kasus yang kurang lebih hampir serupa beberapa tahun yang lalu. Masih ingat dengan video mesum Bandung Lautan Asmara? Video tersebut juga menggambarkan perbuatan mesum antara dua orang manusia berlainan jenis.

Masih ingat apa yang terjadi pada para pelakunya? Apakah ada yang bilang bahwa para pelaku itu sebagai korban dan didzolimi? Walaupun yang menyebarkan video tersebut bukan mereka tetapi pihak ketiga, setahu saya tidak ada yang mengadakan konferensi pers, muncul di TV dan bilang kalau mereka didzolimi.

Kembali ke kasus yang baru-baru saja terjadi ini, terlepas apa motif dibalik beredarnya video tersebut, sesungguhnya sangat tidak layak kalau pelaku video mesum itu dianggap sebagai pihak yang didzolimi. Karena apa?

Pertama, mereka sudah dewasa, akhil baligh, punya akal, punya pikiran, punya kekuasaan yang lumayan kuat, sehingga tidak masuk akal kalau apa yang mereka lakukan itu adalah suatu paksaan/keterpaksaan. Dan kalau dilihat bagaimana mereka senyam-senyum di video tersebut, kesan yang tertangkap cenderung adalah tindakan suka sama suka. Jadi tidak ada orang yang didzolimi dan mendzolimi di sini, kecuali mereka sendiri. Padahal kembali lagi ke awal, mereka sudah dewasa dan punya akal pikiran, mosok to orang berakal pikiran iseng banget mau mendzolimi diri sendiri.

Kedua, kalau yang dimaksud mendzolimi itu adalah pemberitaan dari berbagai penjuru yang terus menerus menyoroti para pelaku video itu, nampaknya kok kurang pas. Sebab kalau ada yang benar-benar didzolimi akibat tindakan kedua orang tersebut, mereka adalah orang-orang yang ketika pemilu dahulu suara mereka dijadikan “modal” bagi tokoh ini melalui partai yang bersangkutan untuk menduduki kursi yang selama ini ia peroleh sebelum munculnya kasus ini.

Kenyataan ini tidak pernah sama sekali diungkit oleh media yang ada selama ini. Karena para pemilih itu anonim dan tidak memiliki akses yang luas ke apapun yang dipilihnya ketika PEMILU beberapa waktu yang lalu, bukan berarti para pemilih ini tidak ada, tidak perduli, dan tidak memiliki perasaan sakit hati dan kecewa akibat adanya kasus ini.

Mungkin yang dilihat dari kalangan “atas” selama ini hanyalah deretan angka-angka atau paling riil yang pernah disaksikan adalah kertas-kertas suara yang berlubang tepat pada gambar lambang partai mereka. Yang semuanya itu setelah dikalkulasikan sedemikian rupa akan menentukan jadi atau tidaknya mereka menduduki kursi kekuasaan. Tidak lebih tidak kurang.

Mereka (dan mungkin Media) hanya melihat angka-angka saja. Kalau partai A dapat sekian ratus ribu berarti dapat sekian kursi. Hanya itu saja. Mereka (dan mungkin Media) jarang sekali membayangkan dan merasakan bagaimana seorang petani kecil di sebuah pedesaan terpencil, atau mungkin juga nelayan tradisional di pesisir pantai negara ini, dan juga masih banyak orang-oran kecil lainnya, memilih suatu partai sambil diiring dukungan, harapan, dan doa yang luar biasa tulusnya agar partai yang mereka pilih dapat mensejahterakan keadaan bangsa dan negara mereka.

Harapan, doa, dan dukungan rakyat kecil tersebut seolah menjadi tidak bermakna ketika kertas-kertas suara yang mereka coblos kemudian diolah sedemikian rupa menjadi kumpulan angka-angka di papan penghitungan suara.

Harapan, doa, dan dukungan rakyat kecil tersebut seolah makin sayup dan makin tak terdengar lagi ketika kumpulan angka-angka di pusat data penghitungan suara nasional kemudian dikonversikan menjadi jumlah-jumlah kursi yang diperoleh tiap-tiap partai.

Dan itu semakin tidak terdengar sama sekali ketika orang-orang yang memperoleh kursi itu, bersidang di ruangan yang dingin ber-AC, di kursi empuk, makan siang yang enak, coffee break yang menyemangatkan, dan ketukan palu sidang yang melegakan setelah mereka berdiskusi dan membahas panjang lebar tentang…. kenaikan gaji mereka sendiri sebesar sekian persen.

Ketiga, bagaimana dengan para warga negara yang taat membayar pajak? Bagaimana seharusnya perasaan mereka ketika mengetahui pajak yang mereka bayarkan dari sebagian hasil jerih payah mereka bekerja mencari nafkah, hasil perhitungan njlimet berinvestasi, dan lain sebagainya, yang sebagian oleh negara dianggarkan untuk menggaji tokoh-tokoh yang duduk di kursi kekuasaan tersebut, yang beberapa waktu yang lalu dinaikkan jumlah gaji mereka?

Bukankah mereka juga termasuk pihak yang seharusnya merasa didzolimi? Bayangkan saja, pajak dari sekian banyak orang dengan jumlah yang amat beragam dari yang kecil sampai yang besar, yang dikumpulkan kepada negara. Untuk keperluan negara, termasuk pembangunan dan pembayaran biaya aparat dan pejabat negara. Namun ternyata sebagian dari pajak yang mereka bayarkan untuk menggaji pejabat tersebut dihabiskan untuk sekedar melakukan shooting out the sperms in very expensive ways unlawfully?

Dengan kondisi dan latar belakang seperti ini, siapa sebenarnya yang didzolimi?

Orang yang karena dipilih rakyat banyak sedemikian rupa sehingga bisa duduk di kursi kekuasaan tersebut dan memiliki sumber daya ekonomi yang lebih dari cukup sehingga jika digunakan untuk check in di hotel bersama seorang wanita yang bukan istrinya, digunakan untuk aborsi, dan digunakan untuk membeli handphone berkamera, istrinya tidak akan merasakan curiga sama sekali karena biaya check in di hotel dan lain-lainnya tadi itu begitu kecilnya untuk dapat nampak mencolok di dalam perhitungan keuangan bulanan rumah tangga mereka?

Ataukah rakyat pembayar pajak yang memilih tokoh itu dengan harapan dan doa yang sedemikian tulusnya ketika PEMILU dahulu namun hingga saat ini yang mereka dapat dan terima adalah antara lain: harga BBM naik, Gaji wakil-wakil mereka naik, pupuk langka, harga gabah tidak tentu, harga beras naik, dan entah apalagi nanti sampai datang waktu PEMILU lagi?

Saya rasa tokoh tersebut mungkin patut dikasihani, tapi tetap saja, dia bukan pihak yang didzolimi…